Jakarta, FreedomNews - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB menjadi salah satu yang terendah di antara negara lainnya. Benarkah demikian? Dalam debat ketiga, Prabowo menyampaikan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB masih berada pada kisaran 40%. Dirinya juga menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang. Menurutnya, ada banyak negara lain dengan rasio utang terhadap PDB yang lebih besar daripada Indonesia.

"Sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi itu masih berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita kembali lagi dengan mekanismenya produk pengelolaan yang baik dan dengan strategi ekonomi yang tepat," ujar Prabowo, Senin, 8 Januari 2024. Adapun, Kementerian Keuangan menekankan bahwa utang menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pada 2022, posisi rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di posisi 39,7% dengan nilai Rp7.777 triliun. Sementara per November 2023, utang pemerintah naik ke posisi Rp8.041 triliun, namun rasio utang turun menjadi 38,11% seiring meningkatnya pendapatan. Mengutip data dari Trading Economics dan Kementerian Keuangan, posisi rasio utang RI per 2022 memang menjadi salah satu yang terendah. Indonesia tercatat masuk dalam lima besar dengan posisi utang terhadap PDB paling rendah, Di bawah Turkiye (31,7%), Saudi Arabia (30%), Australia (22,3), dan Rusia yang paling rendah sebesar 17.2%.

Berikut rasio utang negara G20 per 2022 (%):

1. Rusia 17,2
2. Australia 22,3
3. Saudi Arabia 30
4. Turkiye 31,7
5. Indonesia 39,7
6. Switzerland 41,4
7. South Korea 49,6
8. Mexico 49,6
9. Belanda 50,1
10. Jerman 66,1
11. Afrika Selatan 67,4
12. Brazil 72,87
13. China 77,1
14. Argentina 85
15. India 89,26
16. Inggris 97,1
17. Kanada 107
18. Prancis 112
19. Spanyol 112
20. AS 129
21. Singapura 168
22. Italia 142
23. Jepang 264 Sumber: Trading Economics dan Kementerian Keuangan (dtf/bns)