Jakarta, FreedomNews – Kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang telah mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Holding Dedi Sunardi, jika dikaitkan dengan terbakarnya Depo TBBM Plumpang, Jakarta Utara, dianggap aneh dan lucu.

Sebab, jika ditinjau setelah dibentuk organisasi Pertamina Holding dengan Subholding oleh Kementerian BUMN, maka kendali penuh operasi distribusi BBM berada langsung di Subholding, dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman bahwa langkah dengan mencopot Direktur Pengembang Bisnis Pertamina Holding yang rentang kendalinya jauh di atas dengan kebakaran depo TBBM Plumpang menjadi tanda tanya besar.

“Jika tindakan hukuman yang diambil Kementerian BUMN terkait kebakaran Depo TBBM Plumpang, lebih tepat adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution,” tegas Yusri Usman.

Atau, lanjut Yusri Usman, setidak-tidaknya mencopot Eksekutif General Manager Pertamina MOR (Marketing Operation Regional) III, bertanggung jawab langsung untuk TBBM di wilayah Jakarta dan Jabodetabek, termasuk Kepala Depo TBBM Plumpang.

Ataupun, jika melihat kebakaran beruntun selama dua tahun terakhir, seperti di Kilang Balongan, Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan serta kebakaran travo pembangkit listrik blok Rokan pada 7 Desember 2022 yang menyebabkan terjadinya unplaned shutdown berakibat produksinya sempat anjlok hingga 70.000 barel perhari, seharusnya Dirut PT Nicke Widyawati yang dicopot oleh Menteri BUMN.

“Oleh sebab itu, kebijakan mencopot bukan pejabat terkait langsung dengan peristiwa kecelakan operasi, bisa dibaca publik sebagai kebijakan Menteri BUMN terkesan bernuansa politis,” tegas Yusri Usman dalam rilisnya yang diterima Freedom News, Rabu, 8 Maret 2023. (mth)