Jakarta, FreedomNews - Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada Desember 2023 yang dilaporkan hanya sebesar 133,9 atau turun dibanding bulan sebelumnya 134,2 dipandang wajar oleh pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, menurunnya level kepercayaan dan ekspektasi pasar ini selalu lebih rendah jelang periode pemilihan presiden (Pilpres) dibanding periode non Pilpres, bahkan ketika kondisi ekonomi global sangat mendukung ekspansi kinerja pasar nasional.

“Ini suatu hal yang wajar mengingat enam bulan ke depan adalah periode transisi politik,” kata Shinta, Selasa, 9 Januari 2024. Shinta menuturkan, masyarakat secara psikologis menyadari adanya risiko yang lebih tinggi terhadap stabilitas sosio-politik sepanjang proses transisi yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi, pertumbuhan pendapatan, dan daya beli jangka pendek secara negatif. Oleh karena itu lanjutnya, baik pelaku usaha maupun pasar terutama kelas menengah atas cenderung menahan diri terhadap perluasan kegiatan ekonomi.

Asosiasi memperkirakan, kondisi tersebut akan berlangsung selama proses transisi masih terjadi hingga pemerintahan baru “settle in office” dan bisa bekerja secara efektif. “Jadi diproyeksikan kondisi pasar yang sluggish ini masih bisa berlangsung hingga setidaknya kuartal III/2024,” ujarnya. Menurutnya, sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan proses pemilu yang baik, tertib sesuai ketentuan yang berlaku, dan demokratis.

Penting juga bagi pemerintah incumbent untuk bisa menciptakan kondisi pasar dan iklim usaha yang tertib dengan cara meningkatkan konsistensi implementasi lapangan terhadap regulasi-regulasi reformasi struktural yang telah diciptakan, serta memastikan stabilitas parameter makro ekonomi untuk meningkatkan kepastian berusaha. “Dengan demikian confidence untuk penciptaan lapangan kerja akan terdongkrak dan pasar lebih confident untuk melakukan ekspansi konsumsi,” jelasnya.

Di sisi lain, subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat kelas menengah bawah dipandang sudah tepat lantaran kelompok ini memiliki porsi pengeluaran terbesar yakni mencapai lebih dari 50% total penerimaan kelas menengah bawah sehingga sudah selayaknya diberikan perhatian lebih.

Sebaliknya, lanjut dia, kelas menengah-atas memiliki karakter konsumsi yang lebih fleksibel sehingga cara paling efektif dalam menstimulasi kinerja konsumsi kelompok ini dengan meningkatkan kondusifitas pasar dan memastikan agar suplai barang/jasa di pasar betul-betul sesuai dengan selera pasar. “Intervensi fiskal yang bisa diberikan pemerintah sifatnya tidak bisa langsung memengaruhi konsumsi kelas menengah-atas,” pungkasnya.(dtf/bns)