Bongkar habis praktik jahat di Kemenkeu yang dilakukan Mahfud mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Partai Buruh menyatakan dukungan. Netizen media sosial, apatah lagi.

Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom News

DI kalangan netizen, Mahfud MD kadang dipuji, terkadang dicaci. Agak unik, memang. Hari-hari ini, Pak Menko Polhukan itu menjadi “bintang lapangan”. Masyarakat senang melihat dobrakan mantan Ketua MK itu.

Dia berhasil membungkam sejumlah anggota DPR yang berusaha memojokkan dirinya dalam adu data soal transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2009.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III pada Kamis (30/3/2023), Mahfud tampil sangat meyakinkan. Dan berani. Dia mendominasi ruangan rapat. Dalam uraian yang cukup detail, Mahfud mengatakan Menkeu Sri Mulyani kemungkinan tidak mengetahui proses yang mencurigakan di kementeriannya.

Mengapa Mahfud berani? Itu karena dia tak punya beban korupsi. Kalau Mahfud pernah berkasus, tentu akan tersandera. Pasti sudah sejak lama terkuak.

Tapi, apakah Mahfud MD benar-benar bersih dari korupsi? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sebab, tidak semua tindakan korupsi terekam. Saya pribadi percaya dia tidak melakukan korupsi.

Orang boleh-boleh saja ragu Mahfud pernah korupsi atau tidak. Sebab, dengan segala macam posisi yang pernah didudukinya selama ini, termasuk sebagai anggota DPR, Menteri Pertahanan, Ketua MK, dll, tidak mudah melepaskan diri dari godaan korupsi.

Tapi, nyatanya, sampai saat ini belum pernah muncul berita tentang Mahfud MD terlibat korupsi. Karenanya, hingga detik ini dia bisa disebut bersih.

Jadi, Mahfud MD memiliki integritas untuk membongkar korupsi yang dia sebut sudah sangat parah di Indonesia. Ke mana saja orang melihat, pasti ada korupsinya, kata Mahfud.

Bongkar habis praktik jahat di Kemenkeu yang dilakukan Mahfud mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Partai Buruh menyatakan dukungan. Netizen media sosial, apatah lagi.

Kita berharap Pak Mahfud konsisten. Banyak lagi kasus yang masih belum terungkap. Bisa jadi di semua kementerian. (*)