Pada tahun 1930-an misalnya, Sukarno bahkan menulis sebuah artikel, berjudul “Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Sebenggol Sehari?... ”, di suratkabar Pikiran Ra’jat, yang mengecam sistem ekonomi kolonial dan mengundang reaksi para pembesar Belanda.

Oleh: Arief Gunawan, Pemerhati Sejarah

SEJARAWAN Robert Van Niel menyebut Tanam Paksa (1830-1870) sebagai eksploitasi ekonomi modern pada masanya, atau ekonomi penjajahan baru yang digunakan saat itu untuk mengganti ekonomi penghisapan ala VOC (1602-1799) yang bangkrut antara lain karena korupsi para pejabatnya sendiri.

Tanam Paksa adalah eksploitasi brutal yang mengakibatkan para petani Jawa menjadi miskin, yang menghancurkan sistem ekonomi subsistens yang sebelumnya merupakan basis ekonomi kaum tani.

Ekonomi subsistens ialah sistem ekonomi yang kegiatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri dan komoditinya tidak diperdagangkan.

Akibat Tanam Paksa 70 persen petani Jawa kala itu dipekerjakan di perkebunan kolonial.

Mereka dipaksa menyerahkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor, dengan mengabaikan sawah dan kebutuhan pangan sehari-hari. Karena harus memenuhi target ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial.

Kekalahan Belanda dalam Perang Jawa yang dikenal dengan Perang Diponegoro (1825-1830) membuat defisit kas Belanda, ditambah ongkos untuk membiayai perang melawan Belgia yang tak sedikit jumlahnya.

Itulah sebabnya Van Den Bosch didatangkan untuk mempraktekkan Tanam Paksa sebagai model ekonomi penjajahan baru.

Tokoh nasional DR. Rizal Ramli seperti dikutip Republik Merdeka Online menyimpulkan bahwa Joko Widodo saat ini sedang membangun ekonomi penjajahan baru yang memiskinkan rakyat.

Rizal Ramli menunjuk salah satu point pidato Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, mengenai fakta ekonomi nasional di era Jokowi.

Di situ disebutkan, ternyata kini angka kemiskinan hanya turun 1,39 persen, dari tahun 2014 hingga 2022.

Padahal pada saat bersamaan utang pemerintah naik pesat hingga 196 persen, yakni dari Rp 2.609 triliun menjadi Rp 7.734 triliun, atau naik Rp 5.152 triliun.

Menurutnya, rakyat pantas menggugat pemerintah mengapa penambahan utang sebesar itu tidak memberi manfaat untuk mayoritas rakyat Indonesia.

“Pidato Anthony Budiawan sangat dahsyat, faktual, dan konstitusional,” tandas Rizal Ramli melalui akun twitter-nya, Senin, 26 Juni lalu.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahmadn Wahid alias Gus Dur itu menekankan, sistem ekonomi penjajahan baru yang memiskinkan rakyat dulu dilawan secara keras oleh Sukarno dan Hatta.

Pada tahun 1930-an misalnya, Sukarno bahkan menulis sebuah artikel, berjudul “Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Sebenggol Sehari?... ”, di suratkabar Pikiran Ra’jat, yang mengecam sistem ekonomi kolonial dan mengundang reaksi para pembesar Belanda.

Sebenggol sama dengan dua setengah sen gulden sehari. Jauh dari kelayakan hidup saat itu, yang apabila digambarkan dengan kesulitan hidup rakyat pada lapisan bawah saat ini sama tertekannya.

Karena itu Rizal Ramli meminta PDIP sebagai pengusung Jokowi untuk tidak tinggal diam. PDIP harus bisa kembali ke khittah perjuangan Bung Karno untuk Berdikari.

“Harusnya PDIP introspeksi, tidak mendukung rezim pro penjajahan baru. Jangan hanya sibuk dengan slogan dan romantisme doang.” tegasnya. (*)