Sekiranya nanti pilpres bisa tetap dilaksanakan maka jaminan capres terpilih tidak boleh menganggu keamanan, kenyamanan, dan stabilitas bisnis para kartel yang sudah menghunjam dan menggurita di Indonesia.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

PROFESOR Ward Berenschot, Guru Besar Perbandingan Antropologi Politik Universitas Amsterdam dan Peneliti Senior Universitas Leiden saat ini sedang berada di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang.

Dengan nada datar dan tajam memaparkan analisisnya bahwa perselingkuhan politik bisnis di Indonesia sudah sangat tajam dan menggurita. Melahirkan politik transaksional yang melibatkan kartel taipan oligarki, menyeret dan menyatu dengan peran politisi partai dan politisi pejabat negara, luluh lantak dalam kendalinya.

Elit oligarki sudah masuk di dapur negara dengan leluasa ikut mengatur dan merekayasa keamanan bisnisnya tanpa hambatan. Konon kabinet negara yang kini sudah bersekutu semakin memperparah keadaan.

Sebanyak 62% anggota DPR ditengarai menjadi kelompok kaya yang selama ini sudah masuk dalam perselingkuhan bisnis dengan para kartel bisnis di Indonesia.

Partai politik yang sudah bergabung dengan presiden Jokowi tidak lepas dari proses konsolidasi kartel bagian dari perselingkuhan liciknya untuk mengamankan bisnisnya.

Gerakan oposisi dihadang dari semua penjuru, dimatikan kekuatan akses finansialnya untuk gerakan politiknya , semua dicegat termasuk menahan dan melarang peran sponsor bisnis terlibat dalam gerakan oposisi.

Para capres hanya akan mendapatkan akses finansial hanya bagi mereka yang benar benar bersedia masuk dalam kendali para kartel yang dikendalikan oleh para pejabat politik negara yang telah menjadi sekutu para kartel taipan oligarki.

Kartel akan terus menjaga hubungan baik dengan presiden Jokowi dan para pejabat politik negara. Patut diduga saat ini terus berusaha agar Jokowi yang telah menyatu dengan kartel elit ekonomi bisa memperpanjang jabatannya.

Macetnya program pembangunan untuk rakyat, dan sering disampaikan oleh pakar ekonomi Prof. Rizal Ramli bahwa Jokowi selama ini tidak memiliki pikiran untuk kesejahteraan masyarakat (rakyat) yang terus terbenam hanya menggenjot investasi adalah bagian dari skenario licik pada kartel yang hanya ingin menguasai sumber daya alam (SDA) dan tidak peduli lagi tentang kesejahteraan rakyat.

Sekiranya nanti pilpres bisa tetap dilaksanakan maka jaminan capres terpilih tidak boleh menganggu keamanan, kenyamanan, dan stabilitas bisnis para kartel yang sudah menghunjam dan menggurita di Indonesia.

Saat ini Indonesia sangat parah, tujuan negara sesuai pembukaan UUD 1945 macet total bukan hanya di lupakan tetapi sudah dicampakkan seperti sampah semua masuk ke dalam kendali pundi-pundi kepentingan para politisi dan pejabat busuk yang ingin menghancurkan negara dalam kendali penjajah gaya baru. (*)