Juga tidak salah dengar, ketika Datuk Sri Tahir akan mengawal Gibran Rakabuming Raka yang kini Wapres harus bisa jadi Presiden untuk memperlancar dan mengamankan kekuasaan RRC (Taipan Oligarki) di Indonesia.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

RENTETAN proses rontok dan ambruknya Indonesia terlihat sangat jelas sejak munculnya 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) antara pebisnis Indonesia dan China telah diteken setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, pada Jumat (26/4/2019).

Beruntun terdeteksi pada nota kesepakatan berikutnya, terasa Indonesia dalam perangkap One Belt One Road (OBOR) yang kini berubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI) adalah bagian strategi RRC menggilas Nusantara.

Selanjutnya, terus-menerus muncul Undang-Undang berbau pesanan atau milik Taipan Oligarki itu "antara lain": Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (3/10/2023) .

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan oleh Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024, sama saja penyerahan kawasan Aglomerasi mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) kepada Taipan Oligarki.

Terakhir rakyat dikejutkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Sabtu (9/11/2024), sepakat untuk bekerja sama mengelola perairan yang diklaim tumpang tindih (overlapping claim) di Laut China Selatan (Nine dash line dan Ten dash line) telah melanggar UNCLOS tahun 1982, sama saja Indonesia menyerah kepada RRC.

Semua kejadian di atas, itu sinyal Indonesia dipaksa harus masuk dalam percaturan geopolitik RRC, masuk perangkap yang dinamai "lebensraum dan frontier RRC":

"Lebensraum" adalah kebijakan Nazi Jerman yang diadopsi oleh RRC untuk memperluas wilayah dengan menganeksasi negara lain untuk menyediakan tanah dan sumber daya material bagi rakyat China, mengusir penduduk asli (kaum pribumi) dengan kekerasan, dan bahkan membunuh untuk dimusnahkan.

"Frontier" adalah istilah untuk daerah yang belum didiami di luar pemukiman, oleh RRC (Taipan Oligarki) akan dikuasai dengan paksa dan disulap sebagai daerah pemukiman etnis China.

Munculah Program Strategis Nasional (PSN) dan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk menguasai pantai lengkap dengan payung UU dan peraturan yang melindunginya adalah sistem implementasi dari teori lebensraum dan frontier-nya Xi Jinping melalui proxy agent:

Satu; Korporasi (9 Naga Taipan) yang berbasis kebijakan Dwi Kewarganegaraan agar tetap dalam pantauan dan lindungan RRC.

Dua; Dalam proses penguasaan 9 Naga Taipan yang membuat ternak para pejabat (penguasa) dari pusat sampai daerah sebagai piaraan dan pelaksanaannya.

PSN – PIK jangkauan, sasaran dan penguasanya bukan hanya PIK 1 dan 2 saja, tapi mereka akan menjangkau sampai PIK-11 (sepanjang pantai pulau Jawa), bahkan akan menjangkau semua pantai di seluruh Nusantara.

Dalam waktu dekat juga akan merambah masuk di Selat Sunda. Penguasaan pelabuhan strategis itu menjadi prioritas karena pelayaran internasional akan lewat selat ini (Sealane of Communicatios). Selanjutnya akan digarap di pantai sepanjang pulau Jawa.

Polanya hampir sama meniru British Geopolitics (BG) sewaktu Perang Candu I dan II di mana China kalah melawan Inggris/Britania Raya, kemudian China menyerahkan 11 pelabuhan kepada Inggris.

RRC akan caplok/kuasai dulu simpul-simpul transportasi baik laut, darat maupun udara. Selanjutnya merambah untuk kuasai semua pelabuhan sebagai titik episentrumnya.

Kemudian, tiba saatnya RRC akan membangun pangkalan militer seperti yang telah diinformasikan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) ke Kongres terkait dengan kemungkinan pendirian pangkalan militer China di Indonesia.

Jadi bukan salah dengar, pada saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat Banten. Aguan, juga berkata "Mulut Saya Adalah Undang-Undang", karena memang semua UU dan peraturan tersebut milik Taipan Oligarki.

Juga tidak salah dengar, ketika Datuk Sri Tahir akan mengawal Gibran Rakabuming Raka yang kini Wapres harus bisa jadi Presiden untuk memperlancar dan mengamankan kekuasaan RRC (Taipan Oligarki) di Indonesia.

Salah kendali dan kelola Indonesia akan lebih cepat kehancurannya. (*)