Rasanya karena Komjen Agus ini dianggap “bermasalah”, maka Presiden Jokowi akan lebih mudah untuk mengendalikannya jika dia menjabat Kepala BIN. Dia pasti akan menuruti kemauan Jokowi yang secara politis sudah berseberangan dengan Megawati.

Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Freedom News

nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sempat mencuat sebagai calon pengganti Budi Gunawan yang menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), ternyata gagal terlaksana, sempat pula muncul nama Hadi Tjahjanto.

Ternyata Presiden Joko Widodo masih kurang sreg pula dengan mantan Panglima TNI ini. Memang, sebelumnya nama Dudung sempat beredar di media sebagai salah satu calon pengganti Jenderal Purn Polisi Budi Gunawan yang akrab dipanggil BG tersebut.

Namun, belakangan rencana itu gagal, karena mantan KSAD itu dikenal dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jokowi menganggap, Duduk “orangnya” Megawati, sehingga rencana itu dibatalkan. Presiden Jokowi kemudian melirik Marsekal Purn Hadi Tjahjanto. Entah mengapa, kali ini Jokowi juga tak jadi melaksanakan rencana itu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia itu pun tak jadi menggantikan posisi BG sebagai Kepala BIN. Selain memang sudah waktunya diganti, BG selama ini dikenal dekat dengan Megawati juga. Makanya, dalam jajaran Kabinet Jokowi sekarang ini harus “bersih” dari orangnya Megawati.

Meski Hadi bukan termasuk orangnya Megawati, namun rekam jejaknya masih terbilang bersih, tak pernah ada catatan negatif atau bermasalah. Tapi, tampaknya bukan figur yang bersih yang dimaui Jokowi. Dia mencari figur minimal seperti BG yang sebelumnya dianggap “bermasalah”.

Sebelum menjabat Kepala BIN, Komjen Budi Gunawan pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut. Penetapan tersangka terjadi selang satu hari menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri di DPR.

Pro dan kontra penetapan tersangka Budi Gunawan ini pun menyeruak ke permukaan. Banyak yang mendukung langkah KPK, banyak juga yang mengkritik dan menilai lembaga antikorupsi itu telah bermain politik di atas kepentingan hukum.

Namun tidak hanya nama Budi Gunawan, petinggi Polri yang tersandung kasus rekening gendut. Sedikitnya ada 17 nama pejabat tinggi Polri baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif diisukan punya rekening jumbo, dan sudah dilaporkan oleh PPATK.

Nama-nama ini beredar dari pesan berantai di BlackBerry Messenger (BBM), belum jelas siapa yang menyebar data ini dan benar atau tidaknya data tersebut. Tapi, jika dilihat dari nama-nama yang ada, memang tidak jauh dari nama jenderal yang pada 2010 lalu juga sempat diisukan berekening gendut.

Misalnya, mantan Kapolri Da'i Bachtiar disebut memiliki rekening hingga Rp 1,2 triliun. Adang Dorodjatun berjumlah Rp 1,1 triliun. Calon Kapolri Budi Gunawan juga masuk dengan jumlah rekening Rp 400 miliar. Karena kasus inilah BG akhirnya gagal jadi Kapolri.

Meski gagal jadi Kapolri, namun ternyata Presiden Jokowi masih berbaik hati pada BG dengan memilihnya sebagai Kepala BIN sejak September 2019. BG menggantikan Letjen Purn Sutiyoso yang diangkat Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN pada 8 Juli 2015.

Dan, belakangan ini, media sosial ramai dengan isu soal Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang akan jadi Kepala BIN yang baru menggantikan BG. Melansir DisWay, saat ditemui wartawan di sela acara Bakti Sosial dan Kesehatan dalam rangka Pemilu Damai 2024, di Sewon, Bantul pada Rabu kemarin, Komjen Agus pun merespons.

Komjen Agus Andrianto mengatakan jika dirinya tidak tahu soal isu tersebut. Ia bahkan sempat terkejut. "Walah, aduh... saya tidak tahu. Aku tidak tahu," jawabnya singkat di Gedung Serbaguna Instituti Seni Indonesia (ISI Jogjakarta).

Komjen Agus baru Juni 2023 lalu diangkat menjadi Wakapolri bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan usia sudah menginjak 56 tahun, Komjen Agus masih punya kesempatan menjadi Kapolri sebelum usia 58 tahun.

Meski begitu, Jenderal Sigit yang relatif lebih muda, 54 tahun, juga masih punya kesempatan untuk memperpanjang jabatannya. Seperti diketahui Jenderal Sigit menjabat Kapolri sudah berlangsung 3 tahun sejak Januari 2021 lalu.

Ia menggantikan eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Aziz. Aziz pensiun setelah 3 tahun memimpin institusi Polri sejak 2019. Dan, yang perlu dicatat, Jenderal Listyo masuk dalam Solo Connection bersama Panglima TNI yang baru, Jenderal TNI Agus Subiyanto. Keduanya sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi.

Sementara itu, jabatan Kepala BIN saat ini masih dipegang oleh Jenderal Purn Budi Gunawan. Jika benar Presiden Jokowi bakal menunjuk Komjen Agus Andrianto untuk menggantikan posisi BG, ini akan jadi pertanyaan, mengapa Jokowi senang dengan figur yang “bermasalah”?

Dalam catatan Freedom News, saat menjabat Kabareskrim, Komjen Agus diduga terlibat korupsi atau gratifikasi yang melibatkan dirinya.

Masih segar dalam catatan publik ketika seorang mantan polisi bernama Ismail Bolong mengaku bahwa dia menyerahkan upeti sebesar Rp 6,000,000,000 kepada Komjen Agus. Pengakuan Ismail itu dibantah oleh mantan Kabareskrim tersebut.

Yang lainnya adalah nama Komjen Agus yang disebut-sebut di dalam diagram balasan dari yang diduga sebagai kelompok Ferdy Sambo, yang mengindikasikan bahwa Agus ikut mengumpulkan uang judi Konsorsium 303 kelompok Medan dan juga Narkoba.

Agus dikatakan menerima Rp 54 miliar per bulan. Menurut diagram tersebut, Agus punya kedekatan dengan raja judi Apin BK dan konglomerat Asiang.

Dan, semua pihak jangan terkagum-kagum melihat LHKPN Agus pada 2017 yang jumlahnya hanya Rp 1.73 miliar. Seolah-olah dia adalah salah satu polisi termiskin di Indonesia.

Rasanya karena Komjen Agus ini dianggap “bermasalah”, maka Presiden Jokowi akan lebih mudah untuk mengendalikannya jika dia menjabat Kepala BIN. Dia pasti akan menuruti kemauan Jokowi yang secara politis sudah berseberangan dengan Megawati.

Rencana Jokowi untuk “menghabisi” PDIP pun bakal berjalan dengan lancar dan sempurna. Karena, bisa dipastikan Kepala BIN akan patuh dan menuruti perintah Presiden. (*)