Terpantau di mana-mana berperan sebagai body guard Oligarki, sebagai penjaga rampasan tanah jarahannya dari gangguan dan mengusir penduduk dengan paksa dan di mana-mana polisi harus benturan dengan masyarakat.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

MIKHEIL Saakashvili, Presiden Georgia sejak tahun 2004, pada tahun 2005, memecat seluruh personel Polisi karena terindikasi terlibat korupsi. Tindakan tegas itu diambil 80-90 persen polisi dipecat atau sekitar 25-30 ribu orang.

Polisi menerima suap, membagi penghasilan korup itu pada atasan, polisi berubah menjadi penjahat atas kewenangan yang dimilikinya.

Mikheil Saakashvili membentuk kekuatan baru dengan merekrut orang-orang baru. Butuh 2-3 bulan untuk mencari orang-orang yang berintegritas, memberikan mereka pelatihan di akademi yang telah disponsori AS. Memberi mereka 20 kali lipat gaji, seragam baru, alat komunikasi buatan AS, dan fasilitas lainnya.

Hasilnya, warga Georgia yang tadinya malas berurusan dengan polisi karena disebutnya bikin sakit kepala, sekarang hal-hal kecil saja, seperti kunci hilang dan masalah keluarga, warga tak segan lagi berurusan dengan polisi. Angka kriminalitas menurun. Polisi lama dulu sering memukul orang, serta menyiksa sambil memeras.

Polisi yang baru ini terdidik dan terkendali, zero tolerance tentang penyiksaan.

Di belahan negara lain hampir sama kasusnya, Polisi dipecat karena korupsi, terlibat perdagangan narkoba, kekerasan kepada rakyat dan polisi menjadi liar, lepas dari peran dan fungsinya:

Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan terpilih pada 2011. Memecat Kepala Kepolisian Jenderal Polisi Bheki Cele karena dugaan korupsi dan ditahan pada Oktober 2012, juga pecat 2 (dua) menterinya karena tersangkut korupsi.

Ollanta Humala, Presiden Peru pada 2011, sangat keras pada korupsi dan penyelundupan narkoba, memecat 2/3 jajaran petinggi Kepolisian untuk mengatasi akar korupsi. Sekitar 30 dari 45 petinggi Kepolisian, termasuk Kepala Kepolisian Peru dan Kepala Satuan Pemberantasan Narkoba, dipecat dan dipaksa pensiun dini.

Alvaro Colom, Presiden Guatemala pada Januari 2012, memecat Kepala Kepolisian Peru Porfirio Perez dan asistennya Rolando Mendoza, karena menggelapkan barang bukti kokain sebesar 118 kg dan memecat Mendagri Raul Velasquez. Karena mereka menerima suap dari Bandar Narkoba yang memiliki kemampuan untuk membayar lebih dari pada gaji bulanan yang diterima polisi.

Vladimir Putin, Presiden Rusia memecat petinggi kepolisian Rusia, yakni Kepala Deputi Komite Investigasi Moskow, Ivan Glukhov, dituding menerima suap US$ 3 juta dari 2 (dua) pengusaha. Digantikan dengan Mayjen Vladimir Morozov, yang sebelumnya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Smolensk.

Di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berawal dari positioning POLRI langsung di bawah Presiden, Polisi dipersenjatai melebihi kekuatan senjata TNI, dengan imbalan loyalitas buta Polisi pada Presiden, petaka awal terjadi kerusakan di tubuh Polri.

Perselingkuhan antara Presiden dengan Polri penyebab kewenangan dan kekuasaan Polri bukan terkendali justru menjadi liar bahkan menjadi kepentingan politik Presiden boneka Bandar Taipan.

Polisi, menjadi kekuatan super body, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan, akibat Presiden telah memanjakan Polri melampaui peran, fungsi dan tupoksinya. Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi itu hanya tiga: penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Semakin liar munculnya oknum kepolisian menjadi herder mengamankan proyek Taipan Oligarki karena bisa disuap membayar lebih besar dari gaji yang diterima dari negara.

Terpantau di mana-mana berperan sebagai body guard Oligarki, sebagai penjaga rampasan tanah jarahannya dari gangguan dan mengusir penduduk dengan paksa dan di mana-mana polisi harus benturan dengan masyarakat.

Diduga kuat dengan suap yang cukup besar ikut mengamankan TKA asing, khususnya dari China masuk berbondong-bondong ke Indonesia. Disinyalir melebar mengamankan dan terlibat perjudian, perdagangan narkoba dan perdagangan barang terlarang lainnya.

Back to zero, rasanya bukan hanya mutasi seperti yang dilakukan TNI. Untuk Polri juga bukan hanya tata ulang institusinya, tetapi seperti contoh di atas, Presiden harus berani pecat pimpinan Polri dan semua anggota Polri yang terlibat kejahatan. (*)