Apa yang bisa Rakyat lakukan saat ini untuk Menyelamatkan Kedaulatan Bangsa…. di tengah kompleksnya permasalahan, apakah masih ada waktu dan harapan untuk merebut kembali apa yang sudah diambil?

Oleh: Ida Kusdianti, Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM)

DEMI proyek ambisius peraturan pun dibuat sekehendak hati, tidak pedulikan efek yang ditimbulkan akibat peraturan tersebut, terkesan serampangan dan arogan berpikir pragmatis. Bagi Jokowi, yang penting keluarga dan orang orang di lingkungannya bisa mengamankan masa depan keluarganya sampai tujuh turunan, itulah mental penguasa tiran yang berpenampilan lugu tapi lebih bengis dari Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman.

Perpres 75 Tahun 2024 yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 11 Juli 2024 bertujuan untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Secara terperinci, untuk Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah memberikan jangka waktu pada siklus pertama selama 95 tahun. Berdasarkan kriteria dan evaluasi, HGU dapat diperpanjang pada siklus kedua dan ketiga sehingga total HGU yang didapat bisa mencapai 190 tahun.

Penolakan Perpres tidak dihiraukan sebagimana pernyataan Margaretha Seting Tekwan Beraan, Ketua Dewan Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur yang mengatakan, "Kebijakan dengan HGU 190 tahun sebagai upaya terselubung pemerintah untuk penghapusan keberadaan masyarakat adat".

Perpres ini secara langsung menyerahkan kedaulatan NKRI pada investor/Negara asing, Beberapa waktu lalu kami pernah berteriak tentang hal ini, bahkan sampai turun ke jalan melakukan aksi demo supaya pemerintah waspada, agar DPR waspada, jangan sampai Investasi menjadi Invasi di negeri ini.

Maka dari itu jangan heran jika Perpres penguasaan lahan ini lebih buruk dan jahat dari VOC masa penjajahan Belanda dulu.

Bagi Jokowi dan orang-orang yang berada di sekelilingnya tidak ada beban masa depan anak cucunya sampai 190 tahun mendatang, tapi bagi rakyat ini malapetaka dan sejarah terburuk dari seorang presiden yang sudah kehilangan akal sehat dalam membuat kebijakan.

Belum lagi Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu PIK dan BSD yang disinyalir Pengembang PT. Sinar Mas yang mendapat kucuran 40 triliun rupiah untuk kedua proyek tersebut. Mungkin publik bertanya.. "kok bisa developer dikucuri dana sebanyak itu?" Jangan heran karena salah satu dari Bos developer tersebut menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Gila, Bukan....?

Dengan sederet penyelewengan kebijakan dan tindakan Jokowi yang jelas-jelas lebih melindungi para Bohir daripada memperjuangkan nasib rakyat, Jangan Kaget jika setelah lengser nantinya Pengadilan Rakyat Akan Berlangsung.

Biarkan Jokowi bertindak sampai dia lupa Jika dirinya sudah di luar batas kewarasan seorang penguasa yang seharusnya lebih mementingkan rakyat kecil daripada para cukong yang notabene perampok Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.

Dengan ditanda tanganinya Kepres tersebut, lalu memberikan kucuran dana kepada beberapa Developer...guna memuluskan agendanya..., maka muncul satu pertanyaan dalam pikiran saya, "Apakah di negara ini sudah terjadi Coup (dalam bahasa Prancis), Perampasan kekuasaan lewat tangan penguasa?”

Apa yang akan terjadi selanjutnya jika secara halus penguasa sudah melakukan kejahatan besar seperti ini? Apa yang tersisa dari Indonesia? Apa yang tersisa untuk rakyat?

Sangat disayangkan Rakyat lengah akan hal ini, sebelumnya sudah tercium aroma memaksakan diri atas IKN, lalu diprotes banyak rakyat, ditambah banyak variabel tidak mendukung... lalu kebetulan muncullah masalah yang bisa membuat Fokus Rakyat Teralihkan....dan penguasa tahu betul akan psikologis rakyat atau publik di negeri ini seperti apa.

Selalu responsif atas isu baru yang dilemparkan walaupun tidak ada urgensinya sama sekali, dan mereka besarkan isu sensitif, goreng berminggu-minggu di berbagai media, dan benar sekali respon rakyat dari yang paling bawah sampai tingkat elit sangat tinggi, yeeeessss… berhasil dikelabui... dan Inilah Hasilnya..., Tamat riwayat Indonesia.

Apa yang bisa Rakyat lakukan saat ini untuk Menyelamatkan Kedaulatan Bangsa…. di tengah kompleksnya permasalahan, apakah masih ada waktu dan harapan untuk merebut kembali apa yang sudah diambil?

Sebelum sampai ke garis finish, selama napas masih berhembus, teruslah berjuang dan bergerak… harapan akan selalu ada..., hitungan manusia berbeda dengan hitungan Allah SWT. Hanya ada satu kata: Lawan Penindasan! (*)