Wajar adanya gelombang aspirasi atau aksi akan pentingnya Prabowo untuk segera didiskualifikasi. Fenomena yang terjadi kini adalah "belum juga menjadi Presiden yang sah sudah berdiri off side". Untuk kesekian kalinya.

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

CNN Indonesia 2 April 2024 memberitakan rilis Kemlu China tentang pertemuan Prabowo Subianto dengan Xi Jinping di Beijing. Judul berita itu adalah "Prabowo Puji Xi Jinping, Siap Belajar dari Partai Komunis".

Mungkin sudah karakter Prabowo yang menjadi tukang puja-puji dan ternyata hal itu direalisasikan sebagaimana puja-puji kepada Joko Widodo yang realisasinya terbukti dalam Pilpres 2024.

Ada lima butir penting rilis Kemlu China yang diberitakan CNN Indonesia, yaitu: a) memuji Xi Jinping pemimpin rakyat dan pemerintah China; b) bersedia belajar pengalaman Partai Komunis Tiongkok c); senang memilih negara China sebagai negara pertama dikunjungi; c) akan fokus kerjasama pertahanan kedua negara; d) Xi Jinping siap mempromosikan proyek Indonesia China, "Dua Negara, Taman Kembar" dan "Koridor Ekonomi Komprehensif".

Luar biasa Prabowo ini di tengah masih berjalan sengketa hukum, ia sudah jalan-jalan memenuhi panggilan Xi Jinping. Meremehkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan jumawa merasa sudah legal menjadi Presiden Indonesia. Menertawakan kritik dan perlawanan atas kecurangan atau kejahatan politik dari keterpilihan "palsu" dirinya.

Prabowo bukan seperti TNI atau mantan prajurit yang pernah menjadi korban dari pengkhianatan PKI dukungan Partai Komunis China pada tahun 1965. Ambisi kepresidenan telah membutakan sejarah dan pengalaman keji Partai Komunis China. Justru ironi ia menyatakan siap untuk belajar dari pengalaman Partai Komunis China tersebut. Terlalu jika Partai Komunis China (PKC) menjadi guru dari Prabowo.

Sebagai pelanjut Jokowi, sebagaimana ia kemukakan di depan Xi Jinping, Prabowo akan melanjutkan persahabatan erat dengan China. Xi sendiri menyatakan bahwa hubungan akrab dengan Indonesia meningkat selama satu dekade ini, artinya sepanjang Pemerintahan Jokowi. Seperti yang mengingatkan hubungan baik eskasi 10 tahun PKI 1955-1965. Berujung kudeta pengkhiatan dan pembantaian umat Islam dan TNI.

Gerakan politik Prabowo ini sangat berbahaya bagi politik bebas aktif Indonesia. Program "Dua Negara, Taman Kembar (Two Countries, Twin Park)" dan "Koridor Ekonomi Komprehensif" adalah jalan menuju pelanggaran Konstitusi. Membawa Indonesia dan pemimpinnya menjadi kolaborator kepentingan negara komunis China.

Warga keturunan China yang besar dan tersebar ditambah dengan kebijakan mendatangkan TKA China jor-joran tanpa kejelasan untuk kembali ke negerinya menjadi ruang yang sangat rawan bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia ke depan. Apalagi Prabowo siap melangkah dengan "fokus kerjasama pertahanan kedua negara".

Hal ini jelas menjadi wujud dari sensitivitas rendah dan membahayakan sekaligus potensial bagi pengkhianatan negara.

Pilihan memenuhi panggilan Xi Jinping dengan menginjak asas kedaulatan rakyat di tengah proses yang masih berjalan menjadi cermin bahwa Prabowo adalah memang figur yang anti demokrasi, senang berjalan sendiri dan tidak peduli dengan aspirasi bahkan hak asasi. Rakyat mudah untuk dikhianati.

Wajar adanya gelombang aspirasi atau aksi akan pentingnya Prabowo untuk segera didiskualifikasi. Fenomena yang terjadi kini adalah "belum juga menjadi Presiden yang sah sudah berdiri off side". Untuk kesekian kalinya.

Wasit bukan hanya harus memberi kartu kuning kepada Prabowo Subianto tetapi sudah kartu merah "Prabowo, Out!" (*)