Politik Dinasti dan intervensi langsung Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024 saat ini dirasakan masyarakat sangat meresahkan. Dan bisa mengakibatkan Pilpres tidak berjalan secara jujur dan adil. Bahkan Pilpres bisa berpotensi berlangsung curang.

Oleh: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) segera saja proses pemakzulan Joko Widodo dari jabatannya sebagai Presiden.

Bulan Juli lalu, DPD RI sudah menerima petisi 100 untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Beberapa hari lalu, beberapa perwakilan petisi 100 diterima Menko Polhukam Mahfud MD. Delegasi 22 orang itu menyampaikan pendapat agar Presiden segera dimakzulkan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani sudah membuka pintu agar delegasi petisi 100 dapat diterima untuk penyampaian Petisi tersebut.

Mengapa Jokowi segera dimakzulkan?

Selain Poin-poin petisi 100 yang ditanda tangani oleh sejumlah Tokoh Bangsa, di antaranya Prof Amin Rais, Tokoh Reformasi, sejumlah mantan Jenderal, Sejumlah Tokoh Nasional, dan Para Aktivis, dan Penulis juga ikut tanda tangani petisi tersebut.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah menyimpang dari azas berbangsa dan bernegara.

Presiden Jokowi terlibat tindakan Nepotisme yang dilarang dalam Konsitusi dan UU dengan memaksakan puteranya, Gibran Rakabuming Raka yang juga Walikota Solo, menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Putusan MK Nomor 90 itu salah bukti pelanggaran konstitusi yang nyata. Di mana ketentuan usia capres dan cawapres adalah minimal 40 tahun. Usia Gibran sendiri belum mencapai 40 tahun, tapi tetap dipaksakan menjadi Cawapres.

Intervensi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden untuk memenangkan paslon Nomor Urut 2 di mana puteranya sebagaimana cawapres bukan rahasia lagi. Dengan cawe-cawe sebagai dalih demi kepentingan bangsa dan negara.

Ternyata demi kepentingan puteranya: Gibran Rakabuming Raka. Jelas ini adalah tindakan Nepotisme yang nyata. Di mana Nepotisme adalah pengkhianatan terhadap Reformasi 1998.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah merusak dan menghancurkan Reformasi di mana Jokowi tidak punya peran dan andil dalam Gerakan Reformasi yang memakan Korban sejumlah Pahlawan Reformasi.

Politik Dinasti dan intervensi langsung Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024 saat ini dirasakan masyarakat sangat meresahkan. Dan bisa mengakibatkan Pilpres tidak berjalan secara jujur dan adil. Bahkan Pilpres bisa berpotensi berlangsung curang.

Dengan 2 alasan di atas ditambah dengan sejumlah alasan dari petisi 100 itu, Jokowi bisa segera dimakzulkan secepatnya.

Pemakzulan Jokowi segera adalah untuk selamatkan Konsitusi, demokrasi dan selamat negeri ini dari Nepotisme Jokowi dan keluarganya.

Dan demi menjamin Pilpres bisa berjalan secara jujur dan adil tanpa kecurangan. Indikasi adanya kecunganan itu tampak dari kampanye 02: menang satu putaran. (*)