Keruntuhan negara sudah di depan mata tanpa disadari oleh para pemangku kekuasaan saat ini. Ironisnya ini dikembangkan, bahkan dilindungi sekedar ikut mengais makan dari etnis China yang kekayaannya justru dengan jalan merampok dan merampas sumber daya alam kita.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

ADA yang salah dalam menyikapi persatuan bangsa dan kemudian angkat senjata, ada yang sulit bersepakat dalam menentukan arah politik ke depan sehingga terpaksa berganti UUD 1945 sampai 4 kali.

Bung Hatta terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden 1 Desember 1956 karena tidak sejalan dengan Bung Karno.

Dan, yang paling mengenaskan adalah ada yang berhianat terhadap Pancasila dan dengan biadab menumpahkan darah sesamanya dengan terjadinya "Kudeta G 30 S PKI".

Dalam peristiwa tersebut telah melahirkan kecurigaan tentang keterlibatan etnis China yang boleh jadi kepanjangan tangan dari negara leluhurnya yang komunis dari RRC.

Simaklah dialog antara DN Aidit dengan Mao Tse Tung tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai – Peking, menjelang Kudeta G 30 S PKI:

"Mao: Kami harus bertindak cepat.” “Aidit: Saya khawatir AD akan menjadi penghalang." "Mao: Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu: habisi semua Jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu." "Aidit: itu berarti membunuh beberapa ratus perwira." "Mao: Di Shensi utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja."

Saat ini justru terjadi lagi poros Jakarta – Peking, apalagi warga China sudah leluasa masuk dan ikut mengatur negara, dan bahkan sebagian mereka telah memiliki partai politik tersendiri dan beberapa etnis China sudah bisa sebagai pejabat negara sekelas Walikota dan lainnya.

Bermacam-macam aturan telah memperkuat jaringan bisnis komunitas China lebih leluasa dalam mengembangkan modal sosial dan budaya yang dimiliki dengan "bonding", yaitu memperkuat ikatan dan kohesi dalan kelompok jaringan sosial serta memperkuat "brigding dan linking"nya di Indonesia.

Jaringan bisnis kalangan China antara lain melalui naga Oligarki makin kuat, makin menggurita dan tentakelnya sudah menguasai seluruh wilayah Nusantara.

Munculah konglomerat baru etnis China yang sukses menguasai sumber daya alam dan menguasai jalur informasi, produksi, dan distribusi barang. Bahkan, etnis China sudah mampu menguasai dan memanfaatkan modal politik, sosial, budaya dan ekonomi, bahkan telah menguasai kebijakan politik pemerintah.

Rezim saat ini benar-benar lengah dan ceroboh, "sebuah awal yang didambakan etnis China untuk tampil aktif dalam bidang-bidang yang selama 32 tahun tertutup, telah jebol, bahkan dijebol oleh rezim saat ini".

Begitu bodohnya, sejak Pemilu 2004 lalu, ada kandidat Presiden dan Wakil Presiden menggunakan aksara China dalam selebaran kampanye untuk mengambil hati mereka. Saat ini gejalanya makin terang-terangan.

Tidak bisa dibayangkan saat ini sangat mengerikan justru terjadi akses pekerjaan yang berdalih investasi, menyaratkan bahasa China untuk menerima pekerja pribumi.

"Saat ini negara telah jebol diserbu etnis China, tidak hanya fokus bidang bisnis, mereka telah bisa mendirikan partai politik, LSM dan Ormas."

Keruntuhan negara sudah di depan mata tanpa disadari oleh para pemangku kekuasaan saat ini. Ironisnya ini dikembangkan, bahkan dilindungi sekedar ikut mengais makan dari etnis China yang kekayaannya justru dengan jalan merampok dan merampas sumber daya alam kita.

Hanya ada jalan untuk mengatasi pertempuran ini, negara mutlak harus segera kembali ke UUD 45. Kalau tidak warga negara pribumi dan anak cucu kita akan terbunuh, dibunuh dan terusir dari tanah airnya.... (*)