Penguasa dengan kekuatan aparat keamanannya makin bengis melawan rakyatnya sendiri dan ironisnya semakin memanjakan taipan oligarki dan TKA asing China yang bergelombang masuk Indonesia.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

DAMPAK akibat negara telah menghapus UUD 1945 digantikan dengan UUD 2002, membawa dampak buruk dan kerusakan negara yang luar biasa.

Negara seperti menjadi liar tak terkendali ketika negara sudah diambil-alih oleh para Taipan Oligarki. Bahkan, rencana pelaksanaan Pilpres 2024 sudah dalam kendalinya.

Prof. DR. Daniel M Rosyid mengingatkan bahwa: "perang medsos menjelang Pilpres 2024 ini, keterbelahan bangsa ini makin menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan. Baik kelompok cebong maupun kadrun terus gencar bertukar hoax dan berita bohong. Inilah buah pesta demokrasi liberal yang begitu dipuja bak berhala."

"Sudah diingatkan bahwa Presiden itu sebaiknya dipilih MPR melalui proses musyawarah para wakil rakyat, utusan daerah, dan utusan golongan. Para aktor perubahan UUD 45, tampil jumawa seolah- olah sebagai pejuang yang lebih pintar dari para pendiri bangsa ini."

Presiden seharusnya mandataris rakyat, bukan petugas partai, apalagi jongos oligarki. Ini bukan pesta rakyat, tapi pesta Oligarki bersama para budak-budaknya.

Prof. Ward Berenschot, Gurubesar Perbandingan Antropologi Politik Universitas Amsterdam dan Peneliti Senior KiTLV Universitas Leiden, tentang anggota partai di Indonesia yang masuk sebagai anggota DPR bahwa 62% sudah menjadi kartel oligarki.

Artinya cukup kuat anggota DPR menjadi jongos Oligarki, maka sangat tidak mungkin pemilu atau pilpres yang diselenggarakan penjahat akan menghasilkan manfaat, apalagi sudah diketahui para calonnya adalah boneka rezim, boneka asing dan aseng para pendukung UUD palsu.

Dalam tata kelola negara para nekolim makin bengis, seenaknya merampok tanah rakyat dan mengeruk kekayaan negeri ini, terjadi di mana-mana dengan dalih investasi dan Program Strategi Nasional (PSN). Para budak Oligarki yang menyamar sebagai aparat keamanan terus melawan dan menekan rakyat.

Lebih runyam sebagaimana dikatakan tokoh pergerakan dan reformasi Sri Bintang Pamungkas: "bahwa kejahatan Rezim Joko Widodo (Jokowi) melebihi Firaun, karena penguasa Mesir di era Nabi Musa itu tidak pernah mendatangkan bangsa asing untuk melawan rakyatnya sendiri."

"Tak ada kejahatan yang bisa menandingi kejahatan Rezim Jokowi. Firaun pun tidak mengundang tentara asing untuk mencederai dan menyiksa rakyatnya sendiri tetapi Rezim Jokowi mengundang bangsa asing untuk mengambil-alih Indonesia. Sebuah kejahatan yang amat dahsyat,” kata aktivis Sri Bintang, Jumat (29/09/2023).

Penguasa dengan kekuatan aparat keamanannya makin bengis melawan rakyatnya sendiri dan ironisnya semakin memanjakan taipan oligarki dan TKA asing China yang bergelombang masuk Indonesia.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai era Presiden Joko Widodo lebih kejam dibandingkan dengan zaman penjajahan Belanda, Orde Lama dan Orde Baru, Jumat (14/7/2017).

Sikap tegas telah disampaikan oleh Jenderal Purn Tyasno Sudarto bahwa: "Amandemen UUD 1945 itu makar terhadap Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan NKRI. Kalau Bangsa Indonesia ingin tetap selamat tetap merdeka dan negara kesatuan tetap jaya. Maka kita harus kembalikan UUD 45 yang asli 18 Agustus 1945." (*)