Kekecewaan pada rezim Jokowi sudah merata. Keangkuhan dan kenekadan Jokowi tidak akan sanggup untuk menahan besarnya kekecewaan rakyat yang akan menggumpal dan menggelinding dalam berbagai bentuk gerakan perlawanan.

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

KEKECEWAAN atas perilaku rezim Joko Widodo sudah merata di kalangan rakyat Indonesia. Yang belum serempak adalah langkah bersama untuk memakzulkannya. Jokowi sudah tidak dapat lagi diharapkan atau menjadi beban berat bagi bangsa. Keparahannya sudah menjadi "common sense" bahkan Jokowi nyaris merupakan "common enemy".

Sebab kekecewaan tentu beragam dari masalah ekonomi, budaya, hukum maupun politik. Intinya Jokowi adalah pemimpin yang buruk. Selama 10 tahun memerintah bukan membuat bahagia rakyat tetapi menyengsarakan. Jokowi terlalu banyak bohong dan pamer diri. Terakhir Jokowi sibuk untuk menggemukkan keluarga. Nepotisme.

Para agen membingkai dengan polling kepuasan. Rakyat dibodohi dengan angka kepuasan artifisial yang kemudian di-up load lembaga hoax berbayar. Menjual prestasi pembangunan proyek yang sesungguhnya tidak berguna, boros dan mangkrak. Apa urgensi IKN, Rempang atau Kereta Cepat? Publik menduga itu hanya proyek layanan untuk kepentingan China. Maklum pemimpin kita berjiwa budak (sklaven geist).

Pemilu khususnya Pilpres 2024 yang penuh rekayasa adalah puncak dari kegiatan yang memuakan rakyat. Terbaca mulai dari pemaksaan Gibran Rakabuming Raka yang melabrak norma dan etika, penyimpangan dana bansos, cawe-cawe brutal, Sirekap mesin otak atik angka, Quick Count horor, hingga penggelembungan suara spesial PSI, partai anak sendiri, Kaesang Pangarep. Jokowi itu memang penjahat konstitusi dan demokrasi.

Pemilu khususnya Pilpres 2024 sesungguhnya memiliki tiga kategori. Pertama, sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi. Ini idealnya begitu. Kedua, kepura-puraan dalam berdemokrasi (pseudo-democracy). Ini kebanyakan praktik di berbagai negeri. Ketiga, sarana penguat atau peneguh oligarki. Ini yang terjadi di bawah rezim Jokowi.

Kecurangan atau menghalalkan segala cara yang dilakukan dalam Pemilu atau Pilpres 2024 adalah mainan untuk meneguhkan kekuasaan kaum oligarki.

Oligarki adalah kelompok kecil yang menguasai dan mengacak-acak negeri. Betapa nestapanya Indonesia ketika Pemilu justru menjadi jalan untuk menyerang dan mengangkangi demokrasi. Ini namanya demoralisasi. Negara yang tidak bermoral, primitif dan biadab.

Kekecewaan kepada Jokowi sudah merata. Dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Artinya dari akar rumput hingga petinggi. Petinggi yang sebagian besar masih memiliki harga diri dan cinta akan kebaikan negeri. Sesungguhnya semua menanti lengsernya Jokowi dan hancurnya dinasti.

Rakyat berharap agar mahasiswa dan buruh bergerak, emak-emak berteriak, santri berontak serta ulama berfatwa bahwa jihad itu mutlak. TNI dan Polisi harus memihak kepada masyarakat bawah yang semakin terdesak. Rakyat yang bernafas sesak dan menangis terisak. Kepalanya terinjak oleh sepatu penguasa yang sedang tidak sehat, sekarat dan kosong otak.

Kini atas Pemilu curang laporan ke Bawaslu telah dilakukan, KPU bukan hanya lalai tapi terduga menjadi bagian dari perbuatan pidana baik soal 54 juta DPT misterius, aplikasi Sirekap yang tidak terkalibrasi dan memenuhi syarat ISO 270001, maupun eror angka-angka suara yang memanipulasi suara C1 hasil TPS. Melambung suara tiba-tiba secara mencolok adalah gambaran kecurangan.

Gerakan penyelidikan melalui proses politik (melalui DPR RI) sangat penting dan ditunggu rakyat. Wacana penggunaan Hak Angket mendapat dukungan besar. Presiden, KPU, Bawaslu dan lainnya menjadi obyek dari penyelidikan. Audit forensik Sirekap penting untuk dilakukan. Kecurangan akan memperoleh bukti-bukti. Pelaku kejahatan direkomendasi untuk diproses hukum. Presiden dapat terkuak berbagai kejahatannya.

Kekecewaan pada rezim Jokowi sudah merata. Keangkuhan dan kenekadan Jokowi tidak akan sanggup untuk menahan besarnya kekecewaan rakyat yang akan menggumpal dan menggelinding dalam berbagai bentuk gerakan perlawanan.

Rezim Jokowi cukup sampai sini. Pelanjutnya hanya mewarisi kezaliman. Rakyat akan terus tetap bergerak dan bergerak.

Ayo rakyat bergerak 1, 5, 6 Maret 2024 dan seterusnya. Kepung DPR RI. Dukung Hak Angket lalu Makzulkan dan Penjarakan Jokowi. Suara rakyat adalah suara Tuhan – Vox populi vox Dei. (*)