Kesaksian Risma merupakan fakta dan bukti sangat penting, DPR berpendapat tidak ada dampak sosial El Nino tahun 2024, dan tidak menganggarkan Bantuan Sosial terkait El Nino di dalam APBN 2024.

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MENTERI Sosial Tri Rismaharini (Risma), satu dari empat Menteri yang diminta kesaksiannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, 5 April 2024.

Dalam kesaksiannya, Risma mengungkap, total anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang ada di Kementerian Sosial sebesar Rp 78 triliun, lebih rendah dari anggaran tahun 2023 yang mencapai Rp 87 triliun.

Salah satu alasannya, menurut Risma, karena anggaran Bantuan Langsung Tunai terkait El Nino (BLT El Nino), yang diberikan pada tahun 2023, dihentikan pada 2024, seperti ditetapkan dalam UU APBN Nomor 19/2023 tentang APBN tahun anggaran 2024, yang disetujui DPR pada 21 September 2023, dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.

Kesaksian Risma tersebut sangat penting, karena menjadi bukti tidak terbantahkan, bahwa Bantuan Sosial yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet/rapat terbatas 6 November 2023 melanggar UU APBN, UU Keuangan Negara, dan Konstitusi.

Pertama, dengan dihentikannya Bantuan Sosial terkait El Nino tahun 2024, berarti, secara eksplisit, DPR berpendapat bahwa (dampak sosial) El Nino sudah selesai tahun 2023, dan tak berlanjut pada 2024, sehingga tidak ada anggaran Bantuan Sosial terkait El Nino yang dialokasikan di dalam APBN 2024.

https://www.kompas.tv/amp/ekonomi/458432/pengumuman-pemerintah-perpanjang-bansos-beras-10-kg-sampai-juni-2024?page=all

Yang dimaksud dengan Bantuan Sosial terkait El Nino adalah Bantuan Sosial yang diberikan pada masyarakat dengan mengatasnamakan dampak sosial perubahan cuaca ekstrim El Nino. Bantuan Sosial tersebut bisa dalam bentuk Bantuan Sosial Beras maupun Bantuan Langsung Tunai El Nino (BLT El Nino).

Kedua, sebagai konsekuensi atas keputusan DPR tersebut, yaitu tidak ada El Nino pada 2024 dan tak ada anggaran Bantuan Sosial terkait El Nino di dalam APBN 2024, maka semua Bantuan Sosial yang mengatasnamakan El Nino, atau mengeksploitasi El Nino, secara nyata melanggar hukum.

Ketiga, Presiden Jokowi memperpanjang Bantuan Sosial yang seharusnya berakhir November 2023, kemudian dilanjutkan sampai Juni 2024. Keputusan perpanjangan Bantuan Sosial tersebut diambil dalam rapat kabinet/rapat terbatas pada 6 November 2023, tanpa persetujuan DPR, dengan alasan dampak sosial El Nino masih berlanjut, seperti terbukti dari pernyataan Sri Mulyani, bahwa perpanjangan bansos dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, di tengah ancaman El Nino.

Pernyataan ini secara nyata bertentangan dengan pendapat DPR, yaitu El Nino berakhir 2023 dan tidak berlanjut pada 2024, sehingga tidak ada anggaran Bantuan Sosial terkait El Nino dalam APBN 2024, seperti terungkap dari kesaksian Risma. Artinya, telah terjadi penyimpangan kebijakan APBN.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231106114013-92-1020462/zulhas-bocorkan-bansos-beras-10-kg-dilanjutkan-hingga-tahun-depan

Oleh karena itu, perpanjangan pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 oleh Presiden Jokowi, dengan mengatasnamakan El Nino, melanggar APBN 2024, termasuk penyimpangan Kebijakan APBN dengan sanksi pidana penjara dan denda seperti dimaksud Pasal 34 UU Keuangan Negara.

Selain itu, perpanjangan Bantuan Sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR dan juga tidak ditetapkan dengan UU tentu saja melanggar Konstitusi, Pasal 23.

Pernyataan Presiden Jokowi, akan melanjutkan Bantuan Beras sampai Juni 2024 apabila APBN cukup, secara nyata merupakan upaya penetapan APBN secara sepihak tanpa melibatkan DPR, sehingga melanggar hak Budget DPR, melanggar Konstitusi dan UU Keuangan Negara.

Bantuan Beras yang dimaksud Presiden Jokowi tersebut telah direalisasikan pada bulan Januari, Februari, Maret 2024, tanpa persetujuan DPR.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/17200381/jokowi-janji-lanjutkan-bantuan-beras-sampai-juni-2024-jika-apbn-cukup

Terakhir, Presiden Jokowi juga menyetujui usulan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperpanjang BLT El Nino sampai Juni 2024 sebesar Rp 200.000 per bulan.

Keputusan Presiden secara terang-terangan melawan hak budget DPR terkait Bantuan Sosial El Nino yang dihentikan pada 2024, dan merupakan penyimpangan kebijakan APBN 2024 yang sangat serius, yang ditetapkan pada 16 Oktober 2023 dengan UU Nomor 19/2023 tentang APBN 2024.

https://money.kompas.com/read/2024/01/10/163810226/pemerintah-bakal-perpanjang-blt-el-nino-hingga-juni-2024

https://economy.okezone.com/amp/2024/01/11/320/2953005/blt-el-nino-rp400-000-akan-diperpanjang-hingga-juni-2024

Kesaksian Risma merupakan fakta dan bukti sangat penting, DPR berpendapat tidak ada dampak sosial El Nino tahun 2024, dan tidak menganggarkan Bantuan Sosial terkait El Nino di dalam APBN 2024.

Sehingga pemberian Bantuan Sosial yang mengatasnamakan El Nino secara nyata merupakan penyimpangan kebijakan APBN 2024. (*)