Pada saat rezim Joko Widodo, terjadi kedunguan dan ketololan yang nyata, terbuka dan terang- terangan, justru memberi karpet merah etnis China diajak masuk mengatur, mengendalikan dan mengacak acak kendali, kekuasaan negara.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

PENGHIANATAN China di Indonesia merupakan fakta empiris yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini yang harus disadari oleh rakyat Indonesia.

Faktanya lagi, Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan saudagar China. Karena merekalah sebenarnya kepanjangan tangan Belanda sebagai pelaksana order penindasan.

Kekejaman opsir Chinalah yang membuat banyak gesekan dengan kerajaan kecil-kecil di Nusantara dan penindas kaum pribumi. Bukan hanya kelakuan buruk terhadap warga pribumi dengan tentara kuncirnya melakukan perampasan tanah wilayah adat yang di-back up Belanda.

Saat ini terbalik, penguasa atas perintah saudagar China memaksa dan merampas tanah adat dan kaum pribumi untuk kepentingan bisnis Oligarki.

Belanda menguasai perusahaan besar, sementara itu China menguasai sektor menengah, industri kecil, menampung hasil petani dan menguasai lalu-lintas perdagangan antar wilayah.

Memabawa masuk imigran China sebagai langkah strategis membentuk koloni China baru dengan nama "Pa-Chinan" sampai sekarang dikenal "Kampung Pecinan", sebagai pusat perdangan China di pusat-pusat kota, kaum pribumi sebagai buruh dan budak.

Penghianatan China terus berlanjut sepanjang masa di Nusantara, bisa kita sibak antara lain:

Satu; Menjadi kaki-tangan Belanda saat menjajah Indonesia. Bahkan, ikut menangkap, menyiksa, dan membunuh kaum pribumi.

Dua; Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, sama sekali tidak peduli dengan bangsa pribumi yang berlumpuran darah, justru memberi ruang untuk sekutu.

Tiga; Mereka menjadi kaki-tangan Belanda pada agresi pertama 21 Juli 1947. Pada agresi kedua 19 Desember 1948 selama perang gerilya dipimpin Pak Sudirman tidak ada etnis China ikut bergerilya.

Empat; Mendirikan dan mendanai PKI Muso termasuk menyuplai senjata pada saat pemberontakan PKI di Madiun.

Lima; Mendukung dan mendanai PKI DN Aidit yang kemudian melakukan kudeta G-30-S/PKI tahun 1965.

Dari semua peristiwa penghianatan China itu, muncullah peraturan pemerintahan baik berupa Surat Edaran Presidium Kabinet, Keputusan Presiden Kabinet, Instruksi Presiden Kabinet dan Instruksi dari Mendagri, untuk membatasi dan mengendalikan kejahatan dan penghianatan etnis China di Indonesia.

Pada saat rezim Joko Widodo, terjadi kedunguan dan ketololan yang nyata, terbuka dan terang- terangan, justru memberi karpet merah etnis China diajak masuk mengatur, mengendalikan dan mengacak acak kendali, kekuasaan negara.

Bangsa Indonesia tidak sudi di jajah China. Cepat atau lambat Jokowi harus bertanggung jawab atas semua kebijakan sontoloyonya. Resiko hukum yang akan menimpanya. (Bersambung)