Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty!

Oleh: Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner INTEGRITY Law Firm Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

SELASA, 4 Juli 2023, di Federation Square, Melbourne, Australia, kami melakukan aksi damai membawa bentangan spanduk yang berukuran 3x10 meter, dengan tulisan: “Jokowi Don’t Cawe-Cawe, Stop Dynasty”.

Aksi damai dilakukan hari Selasa, karena sejak tanggal 3 hingga 5 Juli 2023, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia. Mengapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu jelas melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakkan Pemilu yang jujur dan adil.

Cawe-cawe Jokowi tersebut bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikannya. Justru, cawe-cawe-nya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya.

Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden Jokowi, justru tidak dilakukan. Apa itu? Misalnya, mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset.

Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasan Aset secara cepat dan kilat, sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu.

Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden Jokowi bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset.

Cawe-cawe juga bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi.

Cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty!

“Jokowi Don’t Cawe-Cawe! Stop Dynasty!” (*)