Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kiranya tidak bermanuver politik dengan "menjual" tanah aset Pemprov Jawa Barat demi sejumput kekuasaan. Cabut kembali izin penggunaan tanah di GOR saparua Bandung untuk pembangunan patung Soekarno oleh Yayasan Putra Nasional Indonesia.

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SEMOGA Bandung tidak menjadi kota patung. Andai saja dibuat di Bali tentu tidak menjadi masalah karena di sana sejalan dengan kultur dan mungkin religi. Di Bandung harus ada sebab kuat untuk pembangunan patung sebagai monumen. Jika tidak jelas, apalagi disinyalir sarat (penuh) dengan kepentingan politik maka rakyat Bandung bahkan Jawa Barat akan menolaknya.

Rencana pembangunan patung Soekarno di area GOR Saparua adalah contoh pembangunan yang harus ditolak, dengan alasan:

Pertama, ini bukan proyek Pemprov dan tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat Jawa Barat. Tidak ada agenda terencana berbasis APBD. Ini proyek politik Ridwan Kamil yang bersembunyi di balik penghormatan pada tokoh sejarah.

Kedua, penggunaan lahan milik Pemrov Jawa Barat harus dengan persetujuan atau didahului pembahasan di DPRD. Harus jelas hubungan hukum antara Pemprov dengan Yayasan Putra Nasional Indonesia. Ground Breaking dengan menelikung DPRD jelas menyalahi. DPRD berhak untuk memanggil Ridwan Kamil.

Ketiga, patung Soekarno setinggi 20,3 meter yang disebut sebagai tertinggi itu bukan menjadi kebanggaan, tetapi justru keprihatinan. Dibangun oleh Seniman Yogyakarta, bukan dari Bandung. Patung dalam aspek keagamaan harus beralasan kuat, tanpa itu akan dianggap sebagai kultus atau bahkan pengembangan keberhalaan (paganisme). Nabi Ibrahim dahulu berani menghancurkan berhala.

Keempat, jika bernuansa politik dan bagian dari transaksi politik, misalnya Ridwan Kamil berharap menjadi Bakal Cawapres Ganjar, sadar atau tidak maka pembuatan patung Soekarno adalah bentuk baru dari sebuah gratifikasi. Jadi di samping ada gratifikasi uang, jabatan, sex, kini juga patung.

Kelima, program PDIP berupa patungisasi Soekarno di seluruh Indonesia adalah program politik pragmatik. Memanipulasi heroisme dan historika untuk kampanye partai melalui "jualan" figur. Soekarno seperti yang dimuliakan tetapi sebenarnya direndahkan.

Keenam, di samping berjasa besar bagi bangsa, Soekarno juga tercatat memiliki banyak catatan hitam. Seperti, ada mandor Romusha, konsepsi Nasakom, doyan kawin, Demokrasi Terpimpin, membubarkan Masyumi, proteksi PKI, memenjarakan Buya Hamka dan lainnya.

Pemenang Pemilu 2019 Kota Bandung adalah PKS, sedangkan untuk Jawa Barat Partai Gerindra. Kehadiran Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, pada saat groundbreaking menunjukkan kepentingan PDIP ada di sana. Ridwan Kamil memfasilitasi. Tanah Pemrov digunakan untuk Plaza Soekarno tersebut.

Mengingat dimensi luas dari pembangunan patung Soekarno di Taman Saparua baik dimensi politik, hukum, budaya dan agama yang dinilai memudharatkan dan merusak tatanan masyarakat Bandung atau Jawa Barat, maka sepatutnya untuk MENOLAK patung Soekarno di Taman Saparua Bandung.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kiranya tidak bermanuver politik dengan "menjual" tanah aset Pemprov Jawa Barat demi sejumput kekuasaan. Cabut kembali izin penggunaan tanah di GOR saparua Bandung untuk pembangunan patung Soekarno oleh Yayasan Putra Nasional Indonesia.

Bandung tidak butuh patung. Yang dibutuhkan adalah masyarakat yang selalu beruntung dan berbudaya agung. Pemimpin tidak boleh takut terkatung-katung atau hidup menggantung.

Tolak patung Soekarno..Merdeka..!! (*)