Jadi, darimana Indonesia bisa mendapatkan uang untuk mendanai pemilu serentak ini? Uang semacam ini harus ada serentak sebagaimana pemilu serentak. Pemilu tidak mungkin bisa dilaksananakan serentak kalau uangnya tidak datang serentak.

Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

BAGAIMANA kabar uang 349 triliun rupiah yang tengah dicuci Kementerian Keuangan? Kok sampai sekarang belum ada kabarnya? Apakah sudah bersih? Kalau memang sudah bersih berarti uang itu untuk pemilu serentak pada 2024 ada titik terang. Pemilu serentak tersebut bisa dilaksanakan tanpa harus mengalami masalah kekurangan uang sebagaimana yang dicurigai banyak pihak.

Pemilu serentak pada 2024 memang pekerjaan berat, butuh kerja ekstra, tenaga ekstra dan uang ekstra, agar bisa belanja. Belajar dari pengalaman pemilu tidak serentak 2019 lalu, tampak bahwa pelaksanaannya tidak terlalu siap. Tragisnya akibat ketidak-siapan itu pemilu 2019 banyak menelan korban jiwa petugas penyelenggara pemilu.

Nah, tragedi pemilu serentak tersebut jangan terulang lagi. Sehingga harus sudah benar-benar siap lahir-batin, khususnya kesiapan uang yang cukup. Semua ini harus disiapkan oleh Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi sukses tidaknya penyelenggaran pemilu serentak 2024.

Masalah kekurangan uang Indonesia saat ini bukan isapan jempol. Pemeritah berkali-kali mengeluh soal uang hasil pengerukan sumber daya alam tambang terutama batubara dan nikel yang dilarikan dan ditempatkan di luar negeri. Katanya tempatnya tidak jauh dari Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa uang hasil pengerukan tambang setidaknya ada 2.500 triliun rupiah ditempatkan di Singapura. Tapi pemerintah Singapura secara resmi menyatakan bahwa negara Singapura bukan tempat menempatkan uang haram.

Berarti negara Singapura sudah mendeklarasikan bahwa negaranya akan bersih dari uang kotor atau uang haram. Ini juga merupakan penegasan Singapura ke Indonesia bahwa tidak ada uang haram Indonesia 2.500 triliun rupiah di negara Singapura.

Rumitnya masalah uang hasil jual sumber daya alam Indonesia tersebut telah membuat pemerintah panik juga. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan agar sedikitnya 30 persen uang hasil ekspor atau hasil jual kekayaan alam Indonesia ditempatkan di dalam negeri, ditempatkan di bank- bank nasional atau direinvestasikan di Indonesia.

Tapi tampaknya peraturan ini tidak terlalu digubris oleh penguasaha. Mereka para pengusaha masih menganggap Indonesia tidak menguntungkan untuk tempat uang.

Uang tampaknya tidak mau datang atau diam di Indonesia. Ini ditunjukkan oleh cadangan devisa Indonesia yang berkurang. Artinya uang malah keluar dari Indonesia. Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar amerika juga makin hari makin melemah.

Memang ada semacam ritual uang setiap pergantian kekuasaan nilai mata uang Indonesia merosot 75-100 persen. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kurs rata-rata rupiah 8.000 rupiah per dolar, sekarang era pemerintahan Jokowi kurs rata-rata rupiah 15 ribu per dolar AS. Nah, ke depan berapa kira-kira?

Jadi, darimana Indonesia bisa mendapatkan uang untuk mendanai pemilu serentak ini? Uang semacam ini harus ada serentak sebagaimana pemilu serentak. Pemilu tidak mungkin bisa dilaksananakan serentak kalau uangnya tidak datang serentak.

Ini perkara yang rumit. Membutuhkan satu langkah cepat dan keras oleh pemerintah untuk menarik uang tersebut masuk, atau memaksa pengusaha membawa uangnya cepat-cepat dan serentak ke Indonesia. Semoga berhasil. (*)